Hilangnya Hakikat Politik

Menanggapi artikel pendapat yang dimuat dalam Koran Tempo, Selasa 27 November 2012 mengenai Hilangnya Hakikat Politik karya Agus Sudibyo. Bahwa politik yang hakiki seperti yang ditekankan oleh para filusuf republican seperti Aristoteles sangat kontras dengan kehidupan kita. Krisis hakikat politik tidak hanya terjadi pada tataran tindakan politikus yang berpikir transaksional, tetapi juga pada tataran kesadaran atau persepsi masyarakat yang sedang mengalami kegersangan hidup(the desert of live) tentang bagaimana seharusnya politik dijalankan. Ada dua poin penting yang kemudian harus kita cermati. Pertama sistem perekrutan para politikus di negeri kita. Yang kedua, bagaimana pendidikan politik kepada masyarakat sekarang ini.

Para Politikus yang duduk di lembaga legislative adalah hasil dari pemilihan umum(pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Para politikus tersebut berasal dari partai-partai politik(parpol) yang menjadi peserta pemilu. Setiap partai politik dapat mencalonkan beberapa calon legislative yang akan dijagokan sebagai caleg dalam putaran pemilu. Mekanisme pemilu dengan sendirinya akan mengharuskan masing-masing caleg membutukan modal politik yang sangat besar untuk menjagokan dirinya dan mencari dukungan rakyat dengan cara berkampanye. Modal politik itu tidak lain adalah dana kampanye yang besar.

Dari sini kita memperoleh tiga jawaban; 1) caleg tersebut adalah orang yang kaya. 2) apabila tidak, caleg tersebut harus didukung parpol yang kaya. 3) apabila parpol tidak kaya, maka parpol didukung investor konglongmerat. Dari tiga kesimpulan ini dapat kita tarik kesimpulan 1) caleg maupun parpol akan berupaya mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan pasca pemilu, 2) caleg maupun perpol yang didukung investor akan memiliki beban moral untuk membalas jasa. Bentuk balas jasa tersebut dapat berupa kongkalikong memenangkan suatu tender dalam suatu proyek. Ataupun berupa lahirnya undang-undang pengelolaan sumberdaya alam yang berpihak kepada perusahaan swasta(privatisasi).

Dari kesimpulan tersebut maka praktek politik transaksional akan terus berlangsung di tengah kehidupan sehari-hari kita bila mekanisme pemilu yang syarat akan kepentingan sepihak itu masih terlaksana. Apalagi akan lebih pesimis lagi bila fungsi parpol sebagai lembaga educator yang berperan untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik kepada mereka mandul. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita akan lepas dari lingkaran setan perpolitikan seperti sekarang ini?